HomeEsai & OpiniGarbi dan Demokrasi

Garbi dan Demokrasi

Esai & Opini 0

Share this:

Dalam membicarakan kondisi Indonesia akhir – akhir ini tentu tidak lepas dari berbagai hal yang membuat kita sebagai sesama anak bangsa harus terus mengelus dada sambil sesekali meluapkan kekesalan pada ruang – ruang sosial media kita . Indonesia pasca pemilu dilakukan terjebak pada kondisi ketidakmandirian dalam menentukan nasibnya sendiri.

Perilaku politik bangsa Indonesia masih tetap bercorak feodal meski telah memilih jalan demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan . Demokrasi Indonesia terkesan hanya seperti  alat yang digunakan para elit untuk melakukan berbagai macam eksploitasi kepada segenap rakyat Indonesia.

Munculnya film sexy killer menjelang hari – hari pencoblosan tentu membuat kita sebagai masyarakat Indonesia sadar bahwa percakapan mengenai  demokrasi itu bukanlah hanya soal sirkulasi kekuasaan saja. Padahal percapakan mengenai demokrasi jauh lebih beragam dari sekedar tentang pergantian para elit untuk menduduki posisi – posisi tertinggi di Republik ini.

Stagnasi percakapan ini tentu saja tidak lepas dari hilangnya peran partai politik sebagai sebuah organisasi formal yang bertugas untuk melangsungkan percakapan mengenai demokrasi secara lebih akseleratif ditengah – tengah masyarakat . Kelompok berdaya seperti ormas , gerakan mahasiswa , komunitas , pers  dan lain sebagainya juga menjadi pihak yang bertanggung-jawab atas kondisi yang terjadi hari – hari ini . Kondisi hari ini tentu bertolak – belakang dengan kondisi yang seharusnya , dimana para aktor – aktor demokrasi ikut melangsungkan stagnasi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia

Konsepsi demokrasi selalu berbicara tentang mendudukkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Secara terminologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau yang berkuasa.

Secara filosofis demokrasi mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan antara manusia . Dalam demokrasi setiap individu diwajibkan mempunyai pikiran yang merdeka dan bebas dari intervensi manapun  , hal ini semacam janji suci demokrasi yaitu menjamin kebebasan seseorang dalam melakukan apapun baik dalam berfikir , berbicara bahkan bertindak.

Kebebasan yang luas tersebut dibatasi oleh hukum , etika dan estetika . Kesadaran kolektif untuk saling terbuka antara satu dengan lainnya adalah hal yang paling utama . Oleh karena itu masyarakat demokrasi adalah masyarakat yang harus mempunyai kultur inklusivitas.

Garbi sebagai organisasi masyarakat yang lahir ditengah kondisi stagnasi sedang dialami oleh bangsa ini harus peka terhadap keadaan .  Mengusung demokrasi sebagai asas perjuangan tentu membuat Garbi harus terlebih dahulu mempunyai mental dan semangat inklusivitas sebelum lebih jauh mengambil peran yang lebih strategis ditengah masyarakat.

Kultur inklusivitas ini tentu harus menjadi nadir dalam tubuh Garbi. Dalam iklim demokrasi seperti sekarang ini kita melihat ada banyak organisasi masyarakat , komunitas bahkan partai politik yang jauh dari kesan inklusivitas dan  terjebak dalam kultur eksklusivitas. Dalam banyak kesempatan kita selalu menyaksikan bagaimana sesama organisasi kemasyarakatan tidak bisa berjalan seiring sejalan , hal ini biasanya diakibatkan oleh rasa saling curiga dan rasa saling curiga ini diakibatkan oleh ketidakmauan dari masing – masing organisasi untuk melakukan pertukaran ide secara berkala , mengesampingkan sikap toleransi  , ketidakdisiplinan dalam organisasi dan yang paling parah adalah memelihara desas – desus antara satu organisasi dengan organisasi lainnya . Sikap ekslusivitas juga merambah pada tataran tokoh ; pada tataran ini sering kita melihat personifikasi tokoh yang terlalu berlebihan maksudnya adalah ada banyak anggota organisasi enggan membaca pikiran dari tokoh lain selain yang mereka personifikasikan secara berlebihan .

Garbi sebagai sebuah organisasi masyarakat yang mengusung asas demokrasi sebagai salah satu asas perjuangan harus sadar betul bahwa persoalan kultur eksklusivitas ini harus menjadi perhatian utama. Sebenarnya langkah untuk menghalau kultur ini sudah dimulai dengan mengadakan misykat.

Namun , perlu kiranya dilakukan langkah – langkah lebih radikal lagi untuk memastikan kultur eksklusivitas ini hilang dari para kader – kader Garbi. misalnya , dengan memastikan infrastruktur pikiran filsafat menjadi pondasi berfikir kader – kader Garbi .

Perluasan diskurus pembahasan di Garbi dengan mengadakan kajian pemikiran filsafat barat dan filsafat islam dan melakukan studi komparasi atas dua kutub filsafat tersebut bisa menjadi agenda utama yang harus segera dilakukan  . Garbi juga perlu merutinkan diskurus tentang ilmu logika sebagai sebuah pondasi untuk membiasakan kader – kader Garbi membangun pondasi argumentasi secara baik .

Perluasan diskursus  ini dilakukan agar kader – kader Garbi mampu untuk berdiskursus dengan organisasi manapun dalam forum – forum yang membutuhkan argumentasi yang lugas , tegas dan jelas . Memastikan kultur inklusivitas di Garbi adalah manifestasi dari keseriusan Garbi untuk mengusung demokrasi sebagai salah satu asas perjuangan .

Share this: