HomeEsai & OpiniRuang Kosong

Ruang Kosong

Esai & Opini 0

Share this:

Apa guna kita menutup aib-aib saudara? Saya renungkan apa hikmah larangan Allah pada insan agar lisan ini tidak mudah mengumbar aib. Alhasil dari renungan itu adalah agar kita cerdas mendapatkan ruang kosong. Bagaimana bisa?

Pada aib-aib saudara itu ada ruang kosong yang dinamis. Ruang yang pernah melahirkan resah, kecewa, hingga prasangka dan kesumat hingga ubun-ubun. Ruang yang ditinggalkan itu akhirnya diisi oleh pihak berbeda yang tidak pernah memiliki pengalaman langsung. Mereka bisa saja membawa asumsi tertentu yang tidak tepat, namun mereka—terpaksa ataupun sengaja sesadar-sadarnya—memiliki masuk di ruang kosong itu.

Ruang kosong itu sebuah kesadaran untuk saling menenggang beda yang pernah ada dengan kelompok yang semula tidak simetris dengan kita. Di situlah nantinya ada asa yang mereka berikan pada kita yang memiliki area dengan sekian luas ruang kosong itu. Dan sebagai pengisi ruang kosong baru di area kita, tentu mereka tidak bisa diperlakukan begitu saja hanya dalam durasi waktu tertentu.

Pembaca, hasil pemilihan umum 17 April lalu memberikan satu gambaran betapa ruang kosong itu kesempatan untuk saling belajar. Belajar pada mereka yang selama ini tidak bersama kita, bahkan sering teranggap tak bakal menyatu dengan kita. Atau kalaupun penuh harap adanya sokongan bagi kita, tidak pernah ada harapan yang kadung dilambungkan tinggi-tinggi. Tapi kini, bukan hanya bersahut tepukan kita, malah dengan besaran yang melampaui perkiraan para mantan yang meninggalkan jejak bernama ruangan kosong.

Partai Keadilan Sejahtera pantas berbahagia ketika ruang kosong yang ditinggalkan para elit dan kadernya diisi penghuni baru. Para aktivis Islam, atau islamis dari pelbagai kelompok. Ada juga yang menyokong karena ikut seruan para ulama; semisal para alumni Aksi 212. Mereka ini menaruh harapan pada partai ini dengan hasil yang akhirnya membuat senang para aktivis dan—terutama—elit partai. 

Tapi, bahagia itu mestinya memberikan satu kesadaran bahwa para pemilih dari basis islamis itu jangan hanya mengisi ruang kosong. Dibiarkan begitu saja tanpa dipenuhi asa-asa besarnya pada partai tersebut.

Ruang kosong yang terisi cepat, bila tidak disikapi dan dikelola dengan tepat, hanya hadirkan kekecewaan yang terartikulasi hujanan para pengumpat. Konsekuensi menerima besaran pengisi ruang kosong yang dominan berbasis “kanan”, pro-syariat, maka partai tersebut akan berpikir panjang dan penuh kalkulasi matang bila hendak geser dari kutub (paling) kanan untuk sedikit ke tengah apalagi kiri. 

Jangan tanya bagaimana bila ada godaan persentase besar itu berujung bisikan duta Istana dari kubu petahana (bila terpilih ulang). Masuk ke pusara Istana, akan hadirkan ledakan dahsyat di mayoritas pengisi ruang kosong ini—bahkan para garis keras partai.

Ruang kosong yang ditinggalkan oleh eks eksponen PKS yang bernama Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), dan capaian berhasil rumah lawasnya, mestinya direspons sebagai cara berpikir yang mencari ruang kosong beda. 

Sejatinya memang ruang kosong itu ada. Ketika PKS memilih membersamai pemilih “kanan”, maka ini hanya mengulang lakon sejarah. Risikonya, sekaligus tantangan yang mesti dipecahkan, kelompok (partai) “kanan” selama mengikuti pemilu 1955-2-19 tak ada satu pun yang mencapai angka 30%. Partai Masyumi saat 1955 hanya meraih 20,9%; andai digabung dengan Partai NU yang menggapai 18,4%, barulah akan menghasilkan 39,3%. Capaian 7 dekade lampau itu apakah pernah diulang lagi? Ini tanya yang selalu menggugah(t).

Ketika rumah lama membetahkan, suka ataupun tidak, maka otomatis ada ruangan yang ditinggalkan. Ruangan itu dikosongkan perlahan-lahan, meski mungkin tidak ingin dibegitukan. Ruangan itu bernama area tengah yang tidak mencirikan kengototan pada isu-isu agama. Simbol-simbol keagamaan tidak lagi dipermainkan. 

Muncul gugatan kritis: “Lho, bukankah soal agama tidak akan bisa dienyahkan saban proses pemilu atau pilkada di negara kita? Bagaimana bisa melepaskan soal yang menyentuh emosi warga negara beridentitas Islam?”

Gugatan itu wajar adanya. Justru mestinya jadi rangsangan untuk berpikir bagaimana konsistensi ideologis harusnya dipertahankan. Yang sayap “kanan” tetap dengan isu-isu kekananan; demikian pula yang “kiri”, sekular dalam hal ini. Pertarungannya bukan soal ideologinya, melainkan bagaimana manifestasi ideologi bekerja dalam menerjemahkan isu keadilan dan kesejahteraan. Nah, di sisi ini, kaum “tengah” masih memiliki area yang amat luas. 

Ruang kosong inilah yang baru saja ditinggalkan kelompok (partai) agama semisal PKS, dan sekaligus meninggalkan luka berupa krisis kepercayaan pada partai sekular yang hanya memanfaatkan agama sekadar lipstik lima tahunan. Ruang kosong inilah yang hakikatnya mengundang hadirnya para kandidat pengisi yang mau konsisten menempuh ke isu-isu yang tidak memolitisasi simbol/identitas berupa keagamaan, yang pada 2019 ini dimainkan kedua sayap.

Ruang kosong sesungguhnya bertalian dengan kecerdasan membaca zaman lalu menjadikan kemungkinan-kemungkinan yang terlewatkan oleh banyak orang sebagai sebuah kesempatan. Masa dan kesempatan itu tidak datang sendirian apalagi begitu saja. Ia dicari dan ditemukan dengan peranti pembacaan memadai; bukan sekadar emosi. 

Jadi, ruang kosong terbuka bagi siapa saja; posisi dalam kalah ataupun menang. Bahkan, berada dalam di sistem demorkasi ataukah menolak sistem demokrasi. Karena itulah, kekuasaan yang sekiranya dimenangi rezim petahana, harusnya pintar merengkuh banyak dukungan pendukung lawan adalah dengan jalan menemukan ruang kosong.

Ruang kosong bernama banyaknya umat Islam di pihak oposisi harusnya tidak semata diperhitungkan sebagai “bukan pihak kita”. Ini bukan cara pandang negarawan. Banyaknya ulama di pihak kekuasaan semestinya jadi modal kepercayaan diri untuk mengemansipasi program-program yang meneduhkan menjaga kepercayaan umat. Asep dasar umat—hifz ad-diin, hifz an-nafs, hifz an-nask, hifz al-‘aql, hifz al-maal—dijaga betul. Tidak perlu dianakemaskan sebagaimana komponen umat yang berjibaku menyokong kekuasaan. Cukup praktik penegakan keadilan dan kesejahteraan yang memuaskan umat di kubu lawan semasa pemilu 2019.

Cara pandang ruang kosong merangkul pendukung lawan bukan berarti hadirnya politik menyejahterakan elit-elit umat di kubu oposisi. Bukan, bukan demikian! Ruang kosong artinya kekuasaan mau secara besar hati untuk menelisik mana agenda krusial bagi bangsa yang memang ada di pihak lawan. 

Objektifnya, kekuasaan memang tidak memiliki “selera” untuk memuaskan umat Islam secara luas dan bukan partisan kelompok pendukung saat pemilu. Tidak berseleranya kekuasaan bermakna menutupi hadirnya ruang kosong. Kekuasaan yang mendekat dengan aspirasi umat, kendati kekuasaan itu dicurigai laten dan abadi tapi kemudian mau dan sungguh-sungguh menempuh realisasi aspirasi umat, maka ini sebuah praktik kenegarawanan yang berjangka panjang buat dikenang. Ruang kosong merangkul umat tidak lagi sekadar soal negosiasi dan transaksi ekses pindah dukungan.

Ruang kosong yang hanya ditakar dengan bagi-bagi kekuasaan, itu pertanda pikiran ada yang tidak benar dalam kesiapan kita berdemokrasi. Seolah demokrasi dan ruang-ruang kosong yang bertebaran itu hanya disiasati cara mengisinya dengan masuk dalam kontrak-kontrak transaksi. Berpindah kubu hanya soal menerima pinangan kursi dari eks kubu lawan; ini satu hal. 

Berpindah kubu bukan tentang bagaimana ada ekspektasi mengisi kesempatan emas esok dan lusa walau hari ini bermain dengan cara “rentan dan rawan” di mata sebagian orang; ini hal kedua. Dua modus menerima transaksi ini jelas beda.

Hal pertama hanya menutup ruang kosong; hal yang kedua itulah keberanian untuk tak sekadar bicara kekuasaan di genggaman tapi lebih pada bagaimana mengokohkan ruang kosong

Share this: